The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Kehadiran mereka tidak hanya menjadi peluang besar bagi industri pariwisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.

Soeharto’s strategy during the 1970s was to produce ‘contestation’ concerning institutions to ensure that they could never ‘unite’ in opposition to Suharto, who wound up inserting all intelligence businesses below his direct Regulate. Regardless that Soeharto selected BAKIN like a strategic intelligence agency, he did not immediately disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the determine of your “Intelligence Assistant” underneath the Ministry of Defense and Safety who was envisioned to direct concurrently the ABRI’s (Commander of the Armed Forces on the Republic of Indonesia) controlled territorial military services intelligence units, KOPKAMTIB, and BAKIN, which often ran overlapping operations and perhaps competed While using the intention of securing Soeharto’s pursuits.

In an Severe way, this case is often called the contestation involving the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to the May 1998 riots that came about a couple of days before Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T

Sebagai pengambil kebijakan pada stage daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, informasi lebih lanjut bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

In the case in which the Vp becomes the President, the Individuals’s Consultative Assembly shall convene a Particular session to elect a completely new Vice President from an index of two candidates proposed through the President. The rationale of It is because the Structure would not enable the Business on the Vp to stay vacant for a lot more than 60 days. The Structure also specifies the buy of succession following the vp. At the moment, must both equally the president and vp vacate their offices; the Minister of International Affairs, the Minister of Internal Affairs, as well as Minister of Defense shall believe the Workplace on the President quickly. Then, in the subsequent 30 times, the Parliament shall select the future President and Vice President from the two candidates nominated from the political events whose candidates have been the winner as well as the runner-up in past times presidential election. The Structure also supplies for that President being impeached and faraway from the Workplace In the event the President is viewed unfit to conduct his responsibilities or has committed crimes like corruption or treason towards the state. On top of that, the Parliament can summon the Supreme Court to test the President and talk to the Constitutional Court docket to check into the make any difference. Inside of a case such as this, the President can be specified the possibility to defend himself/herself before the Individuals’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Citizens are normally aware of general public participation mechanisms. One example is, civil society actively introduced public information lawsuits in advance of the Public Facts Commission as permitted beneath Legislation No. 14/2008 around the Disclosure of Public Info. Nonetheless, the government often unilaterally categorizes “public company” as exempt for factors which include retaining “nationwide financial resilience.